Mahfud MD Larang Halalbihalal Kantor Pemerintahan pada Pekan Pertama Setelah Lebaran, Ini Alasannya
Beberapa waktu yang lalu, Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengeluarkan larangan bagi kantor pemerintahan untuk mengadakan acara halalbihalal pada pekan pertama setelah Lebaran. Larangan ini tentu menjadi polemik di kalangan masyarakat yang mempertanyakan alasan di balik keputusan tersebut. Apa sebenarnya alasan Mahfud MD melarang halalbihalal di kantor pemerintahan pada pekan pertama setelah Lebaran? Simak ulasan selengkapnya di bawah ini.
1. Kebijakan untuk Menghindari Klaster Baru COVID-19
Alasan utama Mahfud MD melarang halalbihalal pada pekan pertama setelah Lebaran adalah untuk mencegah terjadinya klaster baru COVID-19. Sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir ini memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Mahfud MD berupaya untuk mencegah adanya peningkatan kasus COVID-19 karena adanya kerumunan dalam acara halalbihalal tersebut.
2. Ketersediaan Anggaran yang Terbatas
Selain itu, Mahfud MD juga mengambil keputusan ini karena ketersediaan anggaran yang terbatas. Masa pandemi COVID-19 ini memaksa pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk menangani COVID-19. Oleh karena itu, acara halalbihalal yang sebenarnya kurang mendesak keberadaannya, bisa dihindari dulu dan anggarannya bisa digunakan untuk hal yang lebih penting, seperti penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.
3. Kepentingan Kepentingan Komunikatif dan Kepentingan Kultural yang Tidak Mengikat
Mahfud MD mengklasifikasikan acara halalbihalal menjadi dua kategori, yakni kepentinan komunikatif dan kultural yang tidak mengikat. Kepentingan komunikatif yang dimaksud adalah acara halalbihalal yang diadakan oleh kantor-kantor pemerintahan untuk menjalin silaturahmi dan menjalin hubungan dengan masyarakat. Sementara itu, kepentinan kultural yang tidak mengikat adalah acara halalbihalal yang diadakan oleh kelompok masyarakat atau masyarakat yang diadakan di tempat-tempat seperti mushola, masjid, serta lapangan-lapangan.
4. Kehematan dalam Pengeluaran Negara
Larangan halalbihalal dari Mahfud MD dilakukan sejalan dengan semangat kehematan pengeluaran negara. Menurutnya, dalam situasi yang sulit saat ini hal kecil seperti acara halalbihalal di kantor-kantor pemerintahan tidak boleh diabaikan begitu saja, sementara prioritas pemerintah saat ini adalah memulihkan ekonomi dan menangani pandemi COVID-19.
5. Merdeka Belajar Terus Daring
Salah satu dampak pandemi COVID-19 adalah pergantian sistem pembelajaran yang semula secara offline menjadi daring. Tidak sedikit guru dan pelajar yang sedang mempersiapkan pengalaman belajar daring sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi pandemi. Dalam kaitannya dengan halalbihalal, Mahfud MD juga memperkenalkan konsep Merdeka Belajar Terus Daring sebagaimana yang dituangkan dalam Permendikbud No. 14 Tahun 2020 dan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2020.
6. Peningkatan Kualitas Ibadah
Larangan Mahfud MD ini pada akhirnya dapat menjadi kekuatan positif dalam meningkatkan kualitas ibadah kita. Lebaran yang seharusnya adalah momen untuk beribadah dan merayakan keberhasilan dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan, bukanlah momen untuk mengumpulkan orang-orang demi acara halalbihalal. Sama seperti kita mengoptimalkan ibadah puasa selama sebulan penuh, kita pun dapat memaksimalkan ibadah kita selama pandemic ini dengan meningkatkan intensitas do’a dan ibadah kita dengan keluarga.
7. Meningkatkan Solidaritas dalam Masyarakat
Bukan hal yang sulit untuk menjalin kebersamaan tanpa harus mengadakan acara halalbihalal. Pandemi COVID-19 dengan segala keterbatasannya justru memacu kreativitas dalam menciptakan interaksi sosial yang lebih efektif. Kita bisa memanfaatkan berbagai platform digital untuk saling berbagi kebahagiaan dan saling berempati dengan sesama. Dalam situasi yang sulit seperti saat ini, solidaritas dan kebersamaan di dalam masyarakat akan menjadi lebih penting.
8. Menghindari Pergaulan Bebas
Halalbihalal yang diadakan di luar kompleks kantor pemerintahan dapat berpotensi meningkatkan pergaulan bebas di kalangan masyarakat. Kita sering kali melihat bahwa acara halalbihalal lebih banyak dimanfaatkan sebagai ajang kumpul-kumpul daripada menjalin silaturahmi. Oleh karena itu, larangan halalbihalal tersebut justru merupakan bentuk kebijakan pemerintah yang sangat strategis dalam mencegah pergaulan bebas di masyarakat.
9. Peluang Berfikir tentang Cacat Sistem yang Ada
Tak dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat. Adapun sistem pemerintahan kita sendiri terungkap cacat-cacat yang sebelumnya terabaikan. Dalam hal ini, kita perlu mempelajari situasi pandemi ini sebagai bentuk pembelajaran untuk memperbaiki sistem kita ke depannya. Menghilangkan acara halalbihalal pada pekan pertama setelah Lebaran menjadi salah satu upaya kita dalam memperbaiki sistem pemerintahan kita.
10. Kampanye Pendidikan Kepedulian Sosial
Larangan Mahfud MD tentang halalbihalal juga bisa menjadi salah satu alat kampanye pendidikan keprihatinan sosial kepada masyarakat. COVID-19 yang berkepanjangan menyadarkan kita bahwa kita harus saling peduli satu sama lain sebagai sesama masyarakat Indonesia. Kemampuan kita untuk peduli pada sesama menjadi lebih teramat penting untuk kondisi saat ini khususnya dalam hal mencegah virus COVID-19.
11. Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Larangan halalbihalal pada pekan pertama setelah Lebaran tidak hanya menghindarkan kita dari resiko COVID-19. Ia juga dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Tenaga kesehatan adalah satu-satunya garda terdepan yang menangani COVID-19 dengan resikonya baik fisik maupun mental yang begitu tinggi. Kita bisa berpartisipasi dalam menghargai mereka denga menjaga jarak, dengan jarang mengadakan kerumunan, dan dengan patuh mematuhi aturan kesehatan. Itu bisa menjadi bagian saling menghargai satu sama lain.
12. Meningkatkan Disiplin Protokol Kesehatan
Larangan halalbihalal di kantor pemerintahan pada pekan pertama setelah Lebaran, akan membantu meningkatkan disiplin protokol kesehatan. Dengan menerapkan larangan, kita bisa memperoleh komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran terkait kepatuhan protokol kesehatan. Dalam hal ini kita perlu mempersiapkan upaya-upaya yang komprehensif untuk memberikan pendidikan kesehatan pada warga masyarakat, baik melalui kampanye sosial maupun melalui pembelajaran di lembaga penyelenggara pendidikan.
13. Meningkatkan Empati dalam Lingkungan Kerja
Meningkatkan empati dalam lingkungan kerja adalah hal yang tidak mudah. Namun bila larangan Mahfud MD bisa kita terapkan, maka tingkat empati di lingkungan kerja dapat meningkat. Lingkungan organisasi yang baik dan harmonis tentu dapat mempengaruhi kualitas kinerja dan produktivitas. Acara halalbihalal sebetulnya hanya dapat meningkatkan tingkat keakraban, tetapi melalui berbagai kegiatan organisasi yang lain, seperti pelatihan, workshop, dan pertemuan rutin, di lingkungan kerja tetap menjalankan kebersamaan.
14. Mendukung Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Larangan halalbihalal pada pekan pertama Setelah Lebaran sejalan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita perlu mendukung kebijakan tersebut dengan mematuhi aturan yang berlaku, mulai dari menjaga jarak, memakai masker, sampai menghindari kerumunan. Dalam hal ini, kita bisa menyumbangkan kesadaran dan pemahaman kita sebagai warga negara yang baik dengan patuh mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
15. Meningkatkan Kualitas Hidup
Terakhir, dengan menghilangkan acara halalbihalal di kantor-kantor pemerintahan pada pekan pertama setelah Lebaran, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Kualitas hidup yang dimaksudkan di sini adalah kualitas hidup di lingkungan kerja dan di masyarakat. Dalam situasi yang sulit seperti saat ini, kita perlu memperkuat keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, hingga lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri untuk terus meningkatkan solisasi dan memperkuat kapasitas institusi di semua sektor kehidupan.
Itulah beberapa alasan yang di balik keputusan Mahfud MD melarang acara halalbihalal di kantor pemerintahan pada pekan pertama setelah Lebaran. Larangan ini tentu bukan hanya sebatas larangan semata, melainkan menjadi bentuk kebijakan yang strategis untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi di tengah pandemi COVID-19. Semoga dengan adanya larangan ini, masyarakat semakin sadar akan pentingnya melindungi diri dan orang di sekitarnya dari bahaya COVID-19. Terima kasih sudah membaca!
Original Post By BE YOU MEDIA
